Hindari jual beli tanah menggunakan data luas tanah di SPPT PBB

Informasi pembayaran pajak bumi bangunan 05/11/2014

Luas tanah di sppt pbb untuk transaksi jual beli?

Luas tanah di sppt pbb untuk transaksi jual beli?

Alangkah baiknya jika kita melakukan transaksi jual beli tanah. Kita tidak menggunakan SPPT PBB sbg patokan untuk luas tanah yang akan diperjual belikan,
Karena terkadang luas tanah yang tercantum di sppt ada yang kurang akurat.
Yang terbaik adalah melalui proses pengukuran, sehingga tak ada salah satu pihak yang merasa kurang puas di kemudian Hari.
Ada satu contoh dimana orang yang membeli tanah menuntut ke penjual karena tanah yang dia beli seluas 1600m ( sesuai luas di SPPT ) ternyata ketika akan di buatkan sertifikat luasnya setelah pengukuran hanya 1556m saja. Tentu si penjual kebingungan menambah 44m lagi, karena lahan di kiri kanan tanah tsb bukan miliknya. Sementara si pembeli ngotot minta sesuai luas ketika pertama bertransaksi dlm akta jual beli 1600m.
Ini nyata terjadi di masyarakat kita. Namun yang unik jika setelah dilakukan pengukuran ternyata luasnya melebihi luas yang tercantum di SPPT, tak ada satupun pembeli yang datang ke penjual utk mengembalikan sisa tanah tsb. Bukan sekali dua kali ada wajib pajak yang datang utk melakukan penambahan luas tanah di Sppt, karena setelah dilakukan pengukuran luas tanahnya lebih luas dari yang tercantum di sppt PBB. Dlm hal ini penjual juga tetap merugi.
Untuk lebih aman maka sebelum bertransaksi silahkan tanah di ukur bersama sama agar tak terjadi hal hal seperti di atas. Jadi berapa hasilnya setelah di ukur, itulah yang jadi bahan transaksi dalam akta jual beli.
Kasus di atas biasanya hanya terjadi di pedesaan, bukan di komplek perumahan, karena di komplek perumahan luasnya sdh di ukur perkavling.
di pedesaan di samping letak geografis yang tak selalu datar juga karena batas tanah tak semua persegi yang bagi orang awam sangat rentan kesalahan dlm menghitung luas tanahnya. Ujung ujungnya mereka percayakan keabsahan luas tanah pada apa yg tercantum di sppt yang menurut mereka resmi dari pemerintah. sementara luas di sppt itu sendiri pada kenyataannya juga banyak yang salah.
Padahal banyak warga yang belum memiliki surat surat kepemilikan, bahkan tak sedikit pemilik tanah yang hanya memiliki secarik kwitansi jual beli sbg tanda kepemilikan tanahnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s