PERDA KAB. BANDUNG BARAT NO 28 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL 

Informasi pembayaran pajak bumi bangunan 25/01/2015

1.OBJEK PAJAK

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Jasa penunjang sebagaimana di maksud di atas adalah :

A. Fasilitas telepon

B. Faksimile

C. Teleks

D. Internet

E. Fotocopy

F. Pelayanan cuci

G. Seterika

H. Transfortasi dan

I. Fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel

Objek pajak yang tidak dikenai pajak oleh hotel meliputi:

A. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemda

B. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya

C. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan

D. Jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis dan

E. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.SUBJEK PAJAK

(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel
(2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel

3.DASAR,TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel
Tarif pajak ditetapkan sebesar 10%(sepuluh persen)
Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar penggunaan pajak ,,sebagaimana dimaksud dengan rumus sebagai berikut:

Pajak hotel terutang = 10% X dasar pengenaan pajak

4.WILAYAH PEMUNGUTAN

Pajak hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi

5.MASA PAJAK,PENETAPAN PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Masa Pajak

Masa pajak yaitu jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan

Pajak Terutang

Pajak terutang dalam masa pajak ditetapkan pada saat pengambilan mineral bukan logam dan batuan di lakukan.
(1) setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada poin satu harus mengisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya
(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada poin satu harus disampaikan kepada Bupati selambat lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
(4) Bentuk isi dan tatacara pengisian SPTPD ditetapkan dalam peraturan Bupati.

6.TATACARA PEMUNGUTAN

(1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan
(2) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan atau SKPDKBT.
(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada poin dua dilakukan dengan menggunakan SSPD
(4) Tata cara penetapan dan penerbitan SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana disebut dalam poin dua dan tiga diatur dalam peraturan Bupati.

Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :

A. SKPDKB dalam hal :

1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang , tidak atau kurang bayar

2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu limabelas hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.

3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, maka pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

B. SKPDKBT

Jika ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

C. SKPDN

Jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengisian dan penyampaian SSPD, SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT diatur dalam peraturan Bupati

SURAT TAGIHAN PAJAK

Bupati dapat menerbitkan STPD jika:

a

Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.

b

Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.

c

Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga/atau denda

TATA CATA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN :

1

Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak

2

SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan Pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan

3

Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.

4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s