PBB-P2 SEBAGAI PAJAK DAERAH

umum 05/02/2017

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
Direktorat Jenderal Pajak
Nopember 2012
A. Pendahuluan
Pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini adalah titik balik dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian,pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota)
Tujuan Pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:
meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah
memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah),
memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah,
memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan
menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

“Pengalihan PBB-Direktorat Jenderal Pajak. Agustus 2011

Tabel 2:
Perbandingan PBB pada Undang-undang PBB dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

UU PBB

UU PDRD

SUBJEK
Orang atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasa dan/atau memanfaatkan atas bangunan
(Pasal 4 Ayat 1)

Sama
(Pasal 78 ayat 1 & 2)

Objek
Bumi dan/atau bangunan
(Pasal 2)

Bumi dan/atau bangunan,kecualikawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan
(Pasal 77 Ayat 1)

Tarif
Sebesar 0,5%
(Pasal 5)

Paling Tinggi 0,3%
(pasal 80)

NJKP
20% s.d. 100% (PP 25 Tahun 2002 ditetapkan sebesar 20% atau 40%)(Pasal 6)

Tidak Dipergunakan

NJOPTKP
Setinggi-tingginya Rp12 Juta
(Pasal 3 Ayat 3)

Paling Rendah Rp10 Juta
(Pasal 77 Ayat 4)

PBB Terutang
Tarif x NJKP x (NJOP-NJOPTKP)
0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP) atau
0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP) (Pasal 7)

Max:0,3% x (NJOP-NJOPTKP)
(Pasal 81)

Keterangan:
DJP masih bertanggung jawab melaksanakan PBB P2 sampai 31 Desember 2013 sepanjang tidak dilaksanakan oleh Kab/Kota berdasarkan Perda.
Namun mulai tahun 2014 pengelolaan PBB menjadi tanggung jawab Kab/Kota.

di sunting dari SUMBER : http://www.pajak.go.id

*ARTIKEL PENTING LAINNYA*

DOWNLOAD PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN PBB-P2

DOWNLOAD FILOSOFI PEMUNGUTAN PBB_P2