Penyampaian sppt pbb via jasa PT pos indonesia

umum 01/09/2017
Petugas lapangan saat penyampaian sppt pbb

Petugas lapangan saat penyampaian sppt tahun 2018 ke wajib pajak

Mungkinkah penyampaian sppt pbb seluruhnya di lakukan via jasa PT pos indonesia?

Jawaban terbaik adalah TIDAK MUNGKIN!
Berikut adalah penyebabnya.
Seperti yang kita ketahui bahwa sppt pbb atau surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan merupakan bentuk surat tagihan pajak yang tidak sama dengan surat biasa yang sering kita kirimkan menggunakan jasa pengiriman PT. POS INDONESIA.
Surat biasa yang diantarkan pegawai PT. POS INDONESIA sudah dipastikan memiliki alamat penerima yang jelas dan akurat,selain itu tugas pegawai pos hanyalah menyampaikan surat ke alamat yang dituju tanpa dibebani kewajiban mengejar target pajak dari pemda setempat
Bagaimana dengan SPPT PBB?
Sppt pbb yang di cetak oleh pemerintah daerah dengan jumlah ratusan ribu setiap tahun sangat erat kaitannya dengan sumber pendapatan daerah, target yang harus di capai selain target penyampaian sppt tepat waktu tentunya berujung pada pencapaian target pajak, untuk itulah perbedaannya antara petugas lapangan penyampai sppt pbb dan pegawai pos.
Petugas lapangan selain dituntut mampu menyampaikan sppt tepat waktu juga dituntut untuk mengupayakan pencapaian target pemasukan pajak dari sektor pbb p2 ke kas negara,
maka disini dibutuhkan tenaga yang benar benar menguasai seluk beluk permasalahan di lapangan dan bisa menjadi penyedia informasi ke masyarakat. bukan sekedar mengantarkan surat tagihan saja, terlebih bahwa alamat pemilik yang tercantum di sppt pbb 30 persennya tidak akurat, artinya membutuhkan waktu lebih lama bagi petugas lapangan untuk menelusuri keberadaan pemilik sebenarnya.
sedikit contoh pengalaman penulis di lapangan tentang betapa sulitnya menemukan alamat wajib pajak walau tertulis jelas alamat lengkapnya di sppt. Begitu di datangi ke lokasi sesuai tertulis memang benar alamat wajib pajak tersebut di temukan namun ternyata tanah yang menjadi objek pajak sudah dijual beberapa tahun lalu dan sayangnya mereka tidak tahu dimana alamat pembeli tanah tersebut, akhirnya penulis harus tanya sana sini, memang akhirnya bisa ditemukan namun waktu yang dibutuhkan berhari hari dan cukup melelahkan. ada lagi alamat tercantum ketika di datangi ternyata bukan rumah pemilik tetapi tanah kosong, bahkan pernah penulis menemukan alamat pemilik di sppt pbb yang ternyata bangunan sekolah dasar serupa dari contoh di atas mencapai ratusan lembar Sppt itu untuk satu petugas saja, belum rekan petugas lainnya, belum dari petugas kecamatan dan petugas penyampai sppt dari desa, bayangkan berapa ribu data alamat yang tidak akurat, jika berhasil menemukan alamat yang sangat akuratpun petugas tidak sekedar menyampaikan tagihan pbb lalu pergi, tidak begitu karena tujuannya agar mereka bisa bayar tepat waktu tentu saja petugas harus mampu menghimbau dan menjelaskan jika ada banyak pertanyaan dari mereka. namun jika komunikasi sudah terjalin antara petugas pelaksana dan wajib pajak tentu bisa lebih mudah mengirim Sppt ke rumah wajib pajak via kantor POS dari pada harus di datangi kerumahnya yang kadang terletak diluar kota. ini hanya pengecualian saja bukan dalam jumlah massal.