Verifikasi op baru di atas 1000 m.

Sekilas tentang permohonan pendaftaran objek pajak baru PBB dan kesesuaian luas wilayah tiap desa.

Informasi, persyaratan pengurusan SPPT PBB 28/01/2018

wew ah, dikit dikit op baru, emang sebelumnya tidak pernah muncul sppt? bisa benar belum pernah ada atau bisa jadi memang sudah ada tapi masih nama pemilik lama dan kebetulan pihak pembeli tidak dikasih tahu bahwa sppt tanah yang dia beli itu sudah ada.
Baiklah penulis tak akan berpanjang lebar nanti terlalu berfikir ada alasan negatif bisa bisa muncul polemik tidak bagus di masyarakat. kasihan dong masyarakat ini yang bersusah payah mengurus penerbitan Sppt ke kantor, tentu agar mereka bisa menjadi warga negara yang taat membayar pajak dan semangat ini harus selalu diapresiasi oleh kita semua. Namun ada beberapa hal yang penulis cermati karena kebetulan penulis ini punya jabatan kadis (KAbagian DISuruh suruh) alias pelaksana di lapangan..ha ha.
Yang dimaksud Objek pajak baru adalah objek pajak yang sebelumnya tidak atau belum pernah diterbitkan SPPT PBB nya baik itu dari pemilik pertama sebelum anda beli pun memang benar benar tidak memiliki SPPT PBB, arti objek pajak mengacu pada tempat yaitu tanah dan bangunan, adapun pemilik yang mengajukan permohonan objek pajak baru di sebut subjek pajak baru namun subjek pajak baru tidak selalu pemohon op baru, pemohon balik nama pbb dari pemilik lama juga disebut subjek pajak baru.
Jadi berdasarkan apa yang terdata di database ternyata ada beberapa desa yang luas tanah di SPPT keseluruhan satu desa sudah over limit atau melebihi luas desa tersebut, sementara pengajuan objek pajak baru dari desa tersebut masih berdatangan, membawa serta surat keterangan ditandatangani kepala desa bahwa tanah yang di ajukan memang benar belum pernah terbit SPPT PBB. lalu kesalahannya dimana? ternyata ada pada tingkatan akurasi data, beberapa SPPT yang dibebankan ke penulis untuk diserahkan ke wajib pajak contohnya adalah SPPT bodong, tidak ada objeknya, luasnya mencapai hektaran, terus sppt induk dari perumahan yang sudah di split pbb nya jadi ratusan sppt tapi sppt induknya masih tercatat di database, belum lagi yang doubel sppt, induk yang sudah dipecah perorangan juga jadi penyumbang terbesar membengkaknya luas tanah di PBB yang pasti kalau ditotal mencapai ratusan hektar dengan nilai pajak puluhan miliar, ini salah satu penyebab  
over limit pada luas PBB yang imbasnya piutang PBB sulit dicapai karena siapa mau bayar pajak jika tanahnya tidak ada. Lalu hal unik lainnya adalah kadang ada beberapa wajib pajak yang kurang paham bagaimana seharusnya mendaftarkan SPPT atas namanya sendiri, jangan langsung saja mendaftarkan objek pajak baru jika sppt dari pemilik pertama sudah ada, karena nantinya akan doubel, coba pakai formulir mutasi habis atau mutasi pecah tergantung kondisi yang sebenarnya di lapangan, jika belum mengerti langkah yang harus di tempuh coba datangi kantor desa setempat agar bisa diarahkan dengan benar, termasuk juga perangkat desa sebisa mungkin lebih selektif dalam memberikan surat pernyataan desa. jika memang ada permintaan surat pernyataan dari wajib  pajak maka yang benar benar belum pernah terbit saja yang disetujui untuk objek pajak baru, karena beberapa kejadian di kantor ada wajib pajak pemohon objek pajak baru yang katanya belum pernah memiliki PBB ternyata setelah di cek di system SPPT tsb sudah terbit,   kemudian desa yang lebih tahu mana sppt yang tidak ada objeknya sebaiknya desa melaporkan itu semuanya untuk dihapuskan oleh pihak kantor yang mengelola penerbitan PBB. Dengan demikian akan mengurangi luas SPPT desa tersebut sehingga ada ruang untuk menerbitkan Objek Pajak baru. lainnya dari itu ada beberapa wajib pajak yang sebenarnya tahu bahwa objek pajak yang harus dia ajukan itu harusnya mutasi habis atau mutasi pecah, karena SPPT tanah tsb ada, tetapi karena dia harus membayar tunggakan 10 tahun dari pemilik lama yang ternyata tidak pernah dibayar maka dia memilih mengajukan permohonan objek pajak baru padahal di system hal tersebut bisa di ketahui, yang akhirnya  justru permohonannya tidak bisa di proses oleh petugas.
Satu kendala yang umum terjadi adalah jika kita akan mengajukan permohonan mutasi pbb yaitu kita diharuskan membayar dulu tunggakan pbb dari pemilik pertama, sebagian orang merasa keberatan adalah hal wajar namun itu sudah jadi aturan dari pemerintah yang mau tidak mau harus dilaksanakan oleh kita semua. maka dari itu wajib pajak harus cermat saat membeli tanah, sebisa mungkin periksa dulu SPPT penjual apakah sudah lunas tiap tahun atau belum, caranya datang ke kantor dan minta print-out pembayaran pbb nya. jika masih ada tunggakan di hasil print-out mintalah si penjual agar melunasi dulu piutang PBB sebelum di lakukan transaksi jual beli. dengan demikian pembeli tidak lagi terbebani kewajiban melunasi tunggakan pajak saat mengajukan balik nama SPPT PBB….